PPID.JEMBER, — Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember menerima kunjungan studi banding dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi pada Kamis (09/10/2025). Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman dan pertukaran pengalaman mengenai pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan pemerintah daerah.

Kegiatan studi banding berlangsung di ruang kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember. Tim Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi pun disambut oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Ibu Wiwik Puspa Dewi, S.H. yang didampingi oleh  staf bendahara, perencana, dan pustakawan. Dispusip Jember menyambut positif studi banding ini sebagai upaya bersama dalam mendukung peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sekaligus memperkuat budaya kerja berbasis hasil di lingkungan pemerintah daerah.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember memaparkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dilakukan, mulai dari penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, hingga pelaporan capaian kinerja berbasis hasil. Selain itu, dijelaskan pula upaya penguatan pengawasan internal dan inovasi layanan yang mendukung peningkatan nilai akuntabilitas.

Suasana diskusi berlangsung aktif dan komunikatif. Kedua pihak saling berbagi pengalaman dalam menyusun laporan kinerja dan strategi peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selanjutnya tim Dispusip Banyuwangi diajak meninjau langsung beberapa ruang layanan publik, antara lain ruang referensi, ruang baca, dan pojok literasi digital.

Melalui kunjungan ini, peserta studi banding memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan akuntabilitas kinerja di sektor perpustakaan dan kearsipan. Penerapan prinsip efisiensi, transparansi, dan hasil kerja terukur pun menjadi fokus utama dalam pengelolaan program dan layanan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Jember.

Kegiatan studi banding ini diharapkan memperkuat kerja sama antar daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Melalui pertukaran pengalaman dan praktik baik, kedua pihak berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan publik yang efektif, transparan, dan berorientasi hasil.